AKSI JUM"ATAN

Assalamu'alaikum wr wb

Yow kawan2. . .
kami kembali lagi untuk menambah koleksi blog MPK,kali ini dengan tajuk>>KKR<<,dengan kata lain ingin memberitahukan&mengajak kawan2 untuk respon dengan hal ini>>

KKR(Komisi Kebenaran&Rekonsiliasi)merupakan sebuah lembaga khusus yang biasa@ di dirikan oleh pemerintah dalam sebuah masyarakat yang sedang mengalami konflik dan ingin merubahnya menjadi suasana yang lebih baik(damai).
Pada umum@ KKR bertugas untuk mencari kebenaran tentang pola kekerasan yang terjadi pada masa lalu.siapa-siapa korbannya,bagaimana mereka di korbankan?siapa-siapa pelakunya?kenapa mereka melakukan kekerasan?,dan yang paling penting bagaimana kekerasan tidak terulang lagi.
KKR telah terbentuk dan bekerja lebih dari 20 negara di seluruh dunia.
dari pengalaman di berbagai tempat paska konflik,KKR yang baik adalah KKR yang di bentuk bersama-sama,dengan mendengarkan aspirasi korban dan masyarakat sipiL.dengan demikian kepentingan korban_mereka yang paling di rugikan oleh kekerasan dapat dipastikan menjadi yang paling diutamakan.karena itu juga KKR Aceh di sebut dalam perjanjian damai Helsinki,dan juga terdapat dalam UU-PA.yang pasti harus sesuai dengan konteks budaya dan konteks situasi Aceh.

oleh karena itu kita selaku Mahasiswa Peduli keadilan sebagai mitra masyarakat korban yang memperjuangkan hak-hak dan keadilan mereka,akan membangun kegiatan yang berupa AKSI JUM"ATAN yang di laksanakan setiap hari jum'at jam 16.30 di simpang Lima,sebagai salah satu agenda dari rangkaian agenda MPK yang lainnya(kampanye,cap jmpol,dan ungkapan kebenaran,dan sekali lagi kita mengharapkan kawan2 untuk dapat aspiratif&partisipatif secara rutin&berkala dalam kegiatan ini.

>>Wassalam
>>see ya..
>>hasta la vista

Ucapan Selamat Dari MPK untuk Pak OTTO SYAMSUDDIN ISHAK

SELAMAT KAMI UCAPKAN PADA GURU KAMI DAN ORANG TUA KAMI

PAK OTTO SYAMSUDDIN ISHAK

Yang Tepatnya kemarin, 30 April 2008 Beliau me-Launching Buku "Dari Maaf Ke Panik Aceh III"

buku ini merupakan buku lanjutan dari 2 edisi sebelumnya yang pernah terbit,
yaitu :

" Dari Maaf Ke Panik Aceh I - 2000 "
" Dari Maaf Ke Panik Aceh II - 2001 "

dan pada tahun 2008 ini, Pak Otto Lewat Tulisannya yang Tajam, Lugas, dan bermakna kembali mengajak kita semua untuk melihat Aceh Melalui sejarah yang pernah terjadi.

buku setebal 373 halaman ini, merupakan sebuah sketsa SOSIOLOGI - POLITIK yang menceritakan tentang aceh dan apa yang pernah terjadi dimasa lalu.

Dengan kata-kata yang tegas dan berani Pak Otto menyingkap secara gamblang apa yang pernah terjadi di Aceh, dalam salah satu Tulisannya didalam buku tersebut yang berjudul
"Nalar Keledai" beliau secara tegas menuliskan :

" Lalu dengan nada mengancam, sebagaimana laiknya adab Serdadu, dy berkata kepada akitivis HAM yang muda dan bukan putra aceh: " Adik jangan soal ngomong soal aceh. datang lah ke aceh!, saya akan memfasilitasi anda untuk mengenal aceh." mungkin mengenal aceh dari selangkang serdadu yang membetot realitas faktual."

dan di paragraf terakhir beliau menyambung :

" semakin lama di aceh, maka semakin iya menyombong bahwa iya semakin mengetahui aceh, sementara rakyat aceh justru semakin melihatnya sebagai pecundang manusia dikampungnya sendiri.
meskipun kemana membawa kitab, di kanan kiri motor besarnya, tapi serdadunya tetap terus menembak rakyat. Toh, TUHAN tak lupa mencatat, JENDRAL !."

Begitulah cara Pak Otto Bercerita tentang masa lalunya....

Semoga saja Lahirnya buku " Dari Maaf Ke Panik Aceh III " ini dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk, khususnya mahasiswa untuk terus berbuat dan berkarya tanpa henti untuk aceh.
dan juga semoga dengan adanya buku ini, kita dapat lebih mengenal sejarah kita, selaku orang aceh yang hidup di aceh sehingga tidak menjadi keledai yang membawa kitab kemana-mana namun sedikitpun tidak mengerti isi kitab tersebut.


saleum perjuangan.
saleum MPK

MOBIL DINAS MERUPAKAN ASET NEGARA YANG HARUS DIJAGA.

MOBIL DINAS MERUPAKAN ASET NEGARA YANG HARUS DIJAGA.

Menanggapi berita yang dimuat pada surat kabar, Harian Aceh on-line. Mengenai keengganan Ketua DPRK Banda Atjeh menggunakan plat merah pada mobil dinas yang merupakan amanat rakyat kota Banda Atjeh, maka kami dari Mahasiswa Peduli Keadilan ( MPK ) MENGECAM KERAS hal tersebut serta menyatakan keprihatinan dan kekecewaan kami, karena sebagai Wakil Rakyat Kota Banda Atjeh yang seharusnya menjadi panutan, malah melanggar aturan dan menyalah gunakan aset negara yang seharusnya menjadi identitas dalam menjalankan tugas yang diamanatkan Rakyat (mobil Dinas plat merah, Mobol Pribadi Plat Hitam, kendaraan umum plat Kuning).

Hal ini menjadi sangat krusial pada saat beberapa anggota dewan yang lain juga mengikuti trend tidak terpuji tersebut. Kejadian ini bukan hanya terjadi Banda Aceh tetapi juga dibeberapa Kabupaten/kota di NAD. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan dilakukannya penertiban oleh pihak yang terkait, karena peraturan dan hukum yang ada di indonesia tidak pandang bulu, serta berlaku bagi semua lapisan abdi negara ( termasuk legislatif dan yudikatif ). Serta kepada aparatur pemerintahan yang lain juga diharapkan tidak melakukan hal tersebut.

Berdasarkan analisis dan fakta di atas maka kami MPK menuntut :

1. Agar BAWASDA Kab/Kot, dan Provinsi, menindak tegas para Pegawai Pemerintah yang menyalah gunakan Kendaraan Dinas diluar keperluan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ( termasuk legislatif dan yudikatif ).

2. Setiap Pegawai Pemerintah yang masih menggunakan plat hitam pada kenderaan Dinas yang menjadi fasilitas dalam menjalan tugas, untuk segera mengantinya dengan plat merah.

Apabila tuntutan kami tidak diindahkan maka, kami akan melakukan sweeping plat merah, yang beroperasi diluar jam kerja. Karena sangat disayangkan apabila kendaraan, yang seharusnya dijaga dan dipergunakan sesuai keperluan yang terkait dengan amanat rakyat.

Malah digunakan seenaknya, serta menimbulkan kesan moral bahwa yang bersangkutan malu mengakui bahwasanya kendaraan yang beliau gunakan merupakan aset negara. Hal ini juga menjadi salah satu indikator betapa bobroknya kesadaran serta keyakinan diri, para aparatur negara.

Sudah saatnya budaya seperti ini ditindak tegas, karena selain menimbulkan efek negatif, melakukan hal tersebut juga sama saja dengan mengkhianati kepercayaan Rakyat dan negara. MPK juga menyarankan kepada semua pihak yang berada di semua lini instansi pemerintahan, untuk tidak bersikap acuh dalam mengemban amanat rakyat, serta menjaga apa yang diamanatkan oleh rakyat.

Banda Aceh, 12 Maret 2008

Mahasiswa Peduli Keadilan

MPK